Merdeka, Tetapi Mengapa Hati Masih Gamang? Menimbang Ulang Makna Kemerdekaan Dalam Kehidupan Bangsa

Prof. Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.
– Guru Besar Fiqh Muamalah UIN Ponorogo
– Pengkaji dan Peneliti Adat Ulayat Minangkabau

Setiap Agustus kita mengulang kata yang sama dengan penuh keyakinan: merdeka. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, upacara digelar, dan sejarah kembali dipanggungkan. Semuanya benar, bahkan perlu. Tetapi justru karena terlalu sering diucapkan, kata merdeka mungkin telah kehilangan sebagian daya gugatnya. Kita merayakannya sebagai sesuatu yang telah selesai, padahal Pembukaan UUD 1945 sejak awal memberi makna yang jauh lebih dalam: kemerdekaan dimaksudkan untuk mengantarkan bangsa kepada kehidupan kebangsaan yang bebas, serta negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan dengan demikian bukan hanya perubahan status dari terjajah menjadi berdaulat, melainkan sebuah janji tentang kualitas kehidupan manusia. Di titik inilah pertanyaan yang selama ini jarang diajukan menjadi penting: apakah kemerdekaan sebagai status negara telah sepenuhnya menjelma menjadi kemerdekaan sebagai pengalaman hidup rakyat?

Kemerdekaan: Antara Status Politik dan Realitas Kehidupan

Kemerdekaan Indonesia merupakan fakta sejarah yang tidak perlu diperdebatkan, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 menempatkan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa sekaligus pintu menuju kehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan negara kemudian dirumuskan secara konkret: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan rumusan tersebut, kemerdekaan sesungguhnya memiliki dua dimensi yang saling berkaitan. Pertama, kemerdekaan sebagai status politik, yakni kemampuan bangsa menentukan nasibnya sendiri. Kedua, kemerdekaan sebagai realitas kehidupan, yakni keadaan ketika manusia yang hidup dalam bangsa tersebut memiliki ruang untuk berkembang secara layak dan bermartabat. Persoalannya muncul ketika keduanya berjalan dengan kecepatan yang berbeda.

Sebuah negara dapat berdaulat secara politik, tetapi pengalaman merdeka di antara warganya tidak selalu seragam. Konstitusi Indonesia bahkan tidak berhenti pada pengakuan kedaulatan negara; ia menjamin berbagai hak yang menyentuh kehidupan sehari-hari, termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pendidikan, rasa aman, kesempatan dalam pemerintahan, informasi, serta kebebasan menyampaikan pikiran. Pada saat yang sama, kebebasan tersebut ditempatkan bersama tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain dan menjaga kehidupan bersama. Artinya, kemerdekaan tidak cukup dibuktikan dengan absennya kekuasaan asing. Ia harus terasa dalam pengalaman manusia ketika bekerja, belajar, berbicara, memilih, beribadah, membangun keluarga, dan menatap masa depan. Di sinilah ukuran kemerdekaan menjadi lebih dekat dengan kehidupan: bukan sekadar siapa yang berkuasa atas negara, melainkan seberapa jauh manusia memiliki kemampuan menentukan kehidupannya sendiri.

Amartya Sen membantu memperdalam cara melihat persoalan tersebut melalui gagasan Development as Freedom. Bagi Sen, pembangunan tidak cukup diukur dari bertambahnya kekayaan atau pendapatan, tetapi dari meluasnya kebebasan nyata yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang mereka anggap bernilai. Perspektif ini relevan untuk membaca kemerdekaan Indonesia tanpa menyamakan begitu saja teori pembangunan dengan konsep kemerdekaan. Seseorang mungkin secara formal memiliki hak memilih pendidikan, pekerjaan, atau menyampaikan pendapat, tetapi kemampuan menggunakan hak tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, keamanan, dan akses terhadap berbagai sumber daya. Karena itu, kemerdekaan yang substantif menuntut lebih daripada pengakuan normatif. Ia membutuhkan kondisi yang membuat kebebasan dapat digunakan secara nyata. Hak memberikan ruang; kemampuan membuat ruang itu dapat dihuni. Di antara keduanya terdapat pekerjaan besar sebuah negara merdeka.

Transformasi Penjajahan: Dari Penguasaan Wilayah ke Ketergantungan Manusia

Penjajahan klasik memiliki wajah yang relatif mudah dikenali: wilayah diduduki, kekuasaan politik direbut, sumber daya dikendalikan, dan penduduk kehilangan hak menentukan nasibnya sendiri. Dunia modern menghadirkan pola yang lebih rumit. Hubungan ekonomi, teknologi, perdagangan, informasi, dan pengetahuan membuat negara-negara saling bergantung. Ketergantungan semacam itu tentu tidak otomatis merupakan penjajahan; interdependensi bahkan menjadi bagian normal kehidupan internasional. Masalah muncul ketika hubungan yang semestinya saling menguntungkan berubah menjadi ketimpangan yang secara terus-menerus mempersempit kemampuan suatu masyarakat menentukan kepentingannya sendiri. Karena itu, istilah “penjajahan baru” harus digunakan secara hati-hati. Hal yang lebih penting bukan memperbanyak label, melainkan mengenali gejala hilangnya daya menentukan. Di sinilah pertanyaan tentang kemerdekaan memperoleh wajah baru: apakah kita benar-benar memiliki pilihan, atau sekadar memilih di antara pilihan yang telah ditentukan oleh struktur yang lebih kuat?

Ketergantungan menjadi persoalan ketika manusia tidak lagi memiliki cukup ruang untuk mengurus urusannya sendiri. Ibn ‘Âshûr memberi landasan yang menarik melalui konsep al-Hurriyyah. Dalam Treatise on Maqâsid al-Sharî‘ah, ia memperluas pembicaraan Maqâsid dengan memperkenalkan kebebasan, hak, kesetaraan, keteraturan, dan sejumlah nilai kemanusiaan sebagai tujuan yang memiliki kedudukan penting dalam syariat. Dengan cara pandang ini, kebebasan tidak semata-mata berarti terbebas dari rantai atau penguasa asing. Ia berkaitan dengan kemampuan manusia yang matang dan berakal untuk mengelola urusannya sendiri. Oleh karena itu, kemerdekaan modern tidak mungkin berarti hidup tanpa ketergantungan sama sekali. Tidak ada manusia yang sepenuhnya mandiri dari masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, atau jaringan ekonomi. Ukurannya lebih realistis: mampukah manusia memasuki hubungan ketergantungan tanpa kehilangan kehendak, martabat, daya kritis, dan kemampuan menentukan arah hidupnya?

Apa yang paling berbahaya dari ketergantungan bukan selalu hilangnya sesuatu secara tiba-tiba, melainkan menyusutnya kemampuan memilih secara perlahan. Seorang manusia dapat tetap memiliki kebebasan formal, tetapi pilihan hidupnya menjadi semakin sempit karena keterbatasan ekonomi, minimnya akses pengetahuan, lemahnya posisi tawar, atau ketergantungan terhadap sumber informasi tertentu. Karena itu, kemerdekaan perlu dibaca sebagai kemampuan menjaga ruang otonomi di tengah hubungan sosial yang tidak mungkin dihindari. Jasser Auda, ketika mengembangkan pendekatan Maqâsid secara sistemik, menempatkan keadilan, kebebasan, hak, kemaslahatan, dan toleransi sebagai tujuan yang perlu dibaca secara menyeluruh dan saling berhubungan. Perspektif tersebut membantu menghindari dua ekstrem: menganggap semua ketergantungan sebagai penjajahan, atau menganggap semua bentuk kebebasan sudah cukup hanya karena secara hukum tidak ada paksaan. Kemerdekaan justru diuji di wilayah antara keduanya, ketika manusia harus memilih dalam struktur kehidupan yang kompleks.

al-Hurriyyah: Kemerdekaan dalam Perspektif Maqâsid al-Sharî‘ah

Dalam khazanah Maqâsid, pembicaraan tentang kemerdekaan menjadi lebih mendalam ketika manusia ditempatkan sebagai subjek yang memiliki kehendak, kemampuan berpikir, dan tanggung jawab moral. Ibn ‘Âshûr merupakan salah satu tokoh penting yang memperluas horizon tersebut. Ia tidak sekadar mengulang kategori Maqâsid klasik, tetapi mengembangkan istilah dan tujuan yang lebih responsif terhadap persoalan manusia modern, termasuk freedom, rights, equality, orderliness, dan civility. Langkah ini penting karena hukum Islam tidak lagi dibaca hanya sebagai kumpulan ketentuan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai tatanan yang memiliki tujuan kemanusiaan. Dalam kerangka tersebut, al-Hurriyyah bukan kebebasan yang berdiri sendirian. Ia hidup bersama keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, keteraturan, dan pemeliharaan fitrah manusia. Kemerdekaan akhirnya memperoleh dimensi moral: manusia bebas bukan sekadar karena tidak diperintah oleh orang lain, tetapi karena mampu menjalani kehidupannya sebagai pribadi yang bermartabat dan bertanggung jawab.

Kebebasan juga kehilangan makna apabila hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki kekuatan lebih besar. Karena itu, al-Hurriyyah perlu dibaca bersama al-Musâwât. Kesetaraan tidak berarti setiap orang harus memiliki kekayaan, kemampuan, atau hasil kehidupan yang identik. Hal yang lebih mendasar adalah adanya pengakuan bahwa manusia memiliki kedudukan moral dan hak yang setara untuk menjalankan kehidupannya. Dalam pembacaan Ibn ‘Âshûr, kebebasan dan kesetaraan memiliki hubungan erat karena kemampuan mengurus urusan sendiri tidak semestinya menjadi privilese kelompok tertentu. Di sinilah konsep kemerdekaan menjadi sangat manusiawi. Dua orang dapat sama-sama memiliki hak pendidikan, pekerjaan, informasi, atau partisipasi politik, tetapi kemampuan memanfaatkan hak tersebut bisa berbeda jauh. Oleh karena itu, masyarakat merdeka tidak cukup hanya menjamin kesamaan hak; ia juga perlu memperhatikan kesempatan nyata untuk menggunakan hak tersebut.

Kebebasan dalam Islam juga bukan izin untuk melakukan apa pun tanpa mempertimbangkan akibatnya. Kebebasan justru memperoleh kedewasaannya ketika bertemu dengan tanggung jawab. Jasser Auda menjelaskan Maqâsid sebagai pendekatan yang mengembalikan hukum kepada tujuan-tujuan seperti keadilan, kebebasan, hak, kemaslahatan bersama, dan toleransi dalam konteks kehidupan modern. Dari sini, al-Hurriyyah tidak seharusnya melahirkan manusia yang hanya pandai berkata, “Ini hak saya,” tetapi juga manusia yang mampu bertanya, “Apa akibat pilihan saya terhadap orang lain?” Kebebasan yang merusak hak sesama akan kehilangan dasar etiknya; sebaliknya, tanggung jawab yang meniadakan ruang pilihan akan mengosongkan makna kebebasan. Kemerdekaan yang matang berada di antara keduanya. Ia memberikan manusia ruang untuk berpikir, memilih, bertindak, dan berbeda, tetapi sekaligus menuntut kesediaan untuk menanggung konsekuensi dan menghormati ruang hidup orang lain.

Lebih jauh lagi, kebebasan seharusnya menghasilkan perkembangan manusia. Sen menunjukkan bahwa kebebasan bukan hanya tujuan pembangunan, tetapi juga sarana yang memungkinkan manusia berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Perspektif ini dapat berdialog secara produktif dengan Maqâsid Ibn ‘Āshûr. Jika manusia telah bebas, tetapi tetap tidak memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja secara layak, menyampaikan pikiran, mengembangkan kemampuan, atau berpartisipasi dalam kehidupan bersama, maka kebebasan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan buah kemanusiaannya. Auda pun menempatkan Maqâsid dalam kerangka yang lebih luas, tidak semata-mata mempertahankan sesuatu yang sudah ada, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan, hak, kebebasan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, pertanyaan penting tentang kemerdekaan bukan hanya “bebas dari siapa?”, melainkan juga “menjadi manusia seperti apa setelah memperoleh kebebasan?”

Pada titik ini, al-Hurriyyah tidak lagi sekadar konsep hukum, melainkan cara membaca kualitas peradaban. Negara yang merdeka semestinya menghasilkan warga yang semakin berdaya: lebih berilmu, lebih percaya diri, lebih mampu mengambil keputusan, lebih terlindungi haknya, dan lebih bertanggung jawab dalam kehidupan bersama. Ibn ‘Âshûr membuka ruang teoretis bagi pembacaan tersebut dengan menempatkan kebebasan, kesetaraan, hak, keteraturan, dan kemaslahatan dalam bangunan Maqâsid. Auda kemudian mengembangkan pendekatan sistem yang melihat berbagai tujuan tersebut sebagai unsur yang saling berhubungan, bukan kotak-kotak yang berdiri sendiri. Karena itu, kemerdekaan tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah sebuah bangsa telah terbebas dari penjajahan. Ukuran yang lebih dalam adalah apakah kebebasan tersebut telah memperluas daya manusia untuk memilih, berkembang, berpartisipasi, dan hidup bermartabat. Di situlah kemerdekaan mulai berubah dari warisan sejarah menjadi kualitas peradaban.

Paradoks Kemerdekaan: Mengapa Kegamangan Tetap Hidup?

Kegamangan muncul ketika pengalaman hidup tidak selalu bergerak secepat cita-cita kemerdekaan. Seorang orang tua dapat mencintai negaranya sekaligus cemas memikirkan masa depan anaknya. Seorang anak muda dapat bangga menjadi warga Indonesia tetapi ragu apakah pendidikan yang ditempuh akan membuka pekerjaan yang layak. Seorang pekerja dapat menikmati kebebasan formal, tetapi tetap merasa posisi tawarnya rapuh. Semua pengalaman itu tidak otomatis membuktikan bahwa Indonesia gagal sebagai negara merdeka. Namun, pengalaman tersebut layak didengar karena kemerdekaan pada akhirnya bukan hanya milik institusi negara, melainkan juga pengalaman manusia yang hidup di dalamnya. Sen mengingatkan bahwa kebebasan nyata berkaitan dengan kemampuan seseorang menjalani kehidupan yang memiliki alasan untuk dihargai. Karena itu, kegamangan tidak harus dianggap sebagai ketidaksyukuran. Ia dapat menjadi sinyal reflektif bahwa sebagian cita-cita kemerdekaan masih membutuhkan pekerjaan serius.

Di sinilah pertanyaan “apakah kita sudah merdeka?” memperoleh jawaban yang tidak sederhana. Secara politik, Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Secara konstitusional, negara telah menetapkan cita-cita perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, keadilan sosial, serta berbagai hak dan kebebasan warga. Tapi, kemerdekaan sebagai pengalaman manusia tidak pernah dapat dianggap selesai hanya karena status politik telah dicapai. Ia harus terus diuji melalui kehidupan nyata: apakah hukum memberi rasa adil, pendidikan memperluas kemampuan, ekonomi membuka kesempatan, informasi memperkaya pilihan, dan ruang publik memungkinkan warga menyampaikan pikiran dengan bermartabat? Dalam perspektif al-Hurriyyah, pertanyaan tersebut bukan tanda bahwa kemerdekaan diragukan. Justru sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kemerdekaan dipandang cukup serius untuk terus diperiksa. Bangsa yang matang bukan bangsa yang berhenti mengatakan “kami merdeka”, melainkan bangsa yang berani bertanya apakah kemerdekaan itu semakin nyata dalam kehidupan manusianya.

Penutup: Kemerdekaan sebagai Proyek Kemanusiaan

Mungkin di sinilah makna kemerdekaan perlu diletakkan kembali: bukan sebagai peristiwa yang selesai dirayakan, tetapi sebagai proyek kemanusiaan yang terus dikerjakan. Proklamasi memberikan dasar bagi kedaulatan politik; konstitusi memberikan arah bagi kehidupan bernegara; dan pemikiran Maqâsid memberikan bahasa moral untuk menilai apakah kebebasan benar-benar menghasilkan kemaslahatan. Ibn ‘Âshûr memberi tempat penting bagi al-Hurriyyah, al-Musâwât, hak, keteraturan, dan kemaslahatan dalam horizon tujuan syariat. Auda kemudian mengembangkan pembacaan sistemik yang menempatkan keadilan, kebebasan, hak, dan kepentingan bersama dalam hubungan yang saling menguatkan. Dengan demikian, kemerdekaan bukan benda yang sekali diperoleh lalu aman selamanya. Ia harus terus dirawat melalui institusi yang adil, masyarakat yang kritis, pendidikan yang membebaskan, ekonomi yang memberi kesempatan, dan manusia yang sanggup menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab.

Karena itu, barangkali pertanyaan paling jujur setiap kali kita memperingati kemerdekaan bukan lagi sekadar “Benarkah kita sudah merdeka?” Pertanyaan itu secara historis telah memiliki jawabannya. Apa yang jauh lebih sulit adalah: “Seberapa jauh kemerdekaan telah sampai ke dalam kehidupan manusia Indonesia?” Jika manusia semakin mampu berpikir tanpa ketakutan, memilih tanpa kehilangan martabat, bekerja tanpa kehilangan hak, berbeda tanpa saling meniadakan, dan menentukan masa depan tanpa kehilangan tanggung jawab sosial, maka kemerdekaan sedang tumbuh menjadi kenyataan. Sebaliknya, jika kebebasan hanya menjadi slogan sementara manusia tetap merasa tak berdaya menentukan hidupnya, kegamangan itu patut didengar sebagai bahan introspeksi kebangsaan dan muhâsabah kemerdekaan. Sen menyebut kebebasan sebagai inti pembangunan manusia; Ibn ‘Âshûr menjadikannya bagian penting dari Maqâsid. Kemerdekaan telah kita warisi sebagai sejarah; menjadikannya pengalaman hidup adalah tugas setiap generasi.

Daftar Pustaka

• Auda, Jasser. Maqâsid al-Sharî‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London and Washington, DC: International Institute of Islamic Thought, 2008.
• ———. Maqâsid al-Sharî‘ah: A Beginner’s Guide. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
• Ibn ‘Âshûr, Muhammad al-Tâhir. Treatise on Maqāṣid al-Sharīʿah. Penerjemah dan Editor Muhammad al-Tâhir El-Mesawi. London and Washington, DC: International Institute of Islamic Thought, 2006.
• Sen, Amartya. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf, 1999. Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.