Abdullah A. Afifi
– Ketua Biro Persatuan Cendekiawan Minang Malaysia
– Bendahara DARAM Malaysia
– Analis Sumitronomics & Regional Development
Beberapa tahun sebelum munculnya kereta wisata di Sumatera Barat, saya cukup intens berbicara tentang kereta api. Namun, bukan dalam konteks yang umum dibicarakan banyak orang, sebagai ikon modernitas, daya tarik pariwisata, atau simbol kebanggaan daerah. Bagi saya, kereta api adalah alat. Ia adalah instrumen strategis dalam merangkai pemerataan pembangunan, terutama dalam kerangka besar mobilisasi manusia, barang, dan peluang ekonomi.
Sudut pandang ini memang tidak selalu populer. Ketika sebagian publik terpesona oleh estetika stasiun yang megah, kereta cepat yang futuristik, atau branding kota yang semakin modern, saya justru melihat rel sebagai urat nadi ekonomi. Rel yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar, desa dengan kota, hinterland dengan pelabuhan. Dalam cara pandang ini, kereta api dan transportasi secara umum bukanlah sekadar simbol kemajuan, melainkan fondasi dari kemajuan itu sendiri.
Karena itu, saya selalu menekankan bahwa pembangunan transportasi harus dibangun secara terintegrasi. Kereta api tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan jaringan jalan yang kuat. Dalam konteks Sumatera, misalnya, kebutuhan akan jalan lintas Sumatera yang benar-benar bebas hambatan menjadi sangat mendesak. Jalan dan rel harus saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Integrasi inilah yang akan menciptakan efisiensi logistik, mempercepat arus distribusi, dan pada akhirnya menurunkan biaya ekonomi secara signifikan.
Transportasi adalah soal kecepatan dan kepastian. Ketika dua hal ini terpenuhi, maka ekonomi akan bergerak dengan sendirinya. Pelaku usaha mendapatkan kepastian distribusi, petani mendapatkan akses pasar yang lebih luas, dan investor mendapatkan keyakinan untuk menanamkan modal. Dalam jangka panjang, infrastruktur transportasi yang baik akan membentuk ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan inklusif.
Namun, optimisme tersebut kembali diuji oleh realitas di lapangan. Kecelakaan kereta yang terjadi pekan ini di jalur Bekasi, merengut nyawa 16 orang penumpang, menjadi pengingat bahwa pembangunan transportasi tidak hanya berbicara tentang ekspansi, tetapi juga tentang prioritas keselamatan. Kita turut berduka atas peristiwa tersebut. Di balik setiap insiden, tentu ada pelajaran penting yang tidak boleh diabaikan.
Kita perlu jujur bahwa persoalan transportasi publik di Indonesia sering kali berada pada ranah teknis yang belum sepenuhnya kuat. Mulai dari sistem persinyalan, perawatan infrastruktur, manajemen operasional, hingga koordinasi antarunit. Kebijakan bisa dirancang dengan sangat baik, tetapi jika implementasi teknisnya lemah, maka risiko akan selalu mengintai. Apatah lagi jika menyangkut transportasi massal.
Oleh karena itu, agenda perbaikan harus menyentuh aspek yang lebih mendasar. Tata kelola perlu diperkuat dengan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Standar operasional harus ditegakkan tanpa kompromi. Teknologi keselamatan harus terus diperbarui mengikuti perkembangan global. Bahkan, sistem audit dan pengawasan harus berjalan secara berkala dan transparan.
Lebih jauh lagi, kita tidak bisa mengabaikan faktor sumber daya manusia. Pengelolaan transportasi publik membutuhkan talenta terbaik, insinyur, operator, manajer, hingga teknisi lapangan yang memiliki kompetensi tinggi. Untuk mendapatkan SDM seperti itu, negara harus berani berinvestasi, termasuk dalam hal remunerasi yang layak dan kompetitif. Tanpa itu, sulit berharap sektor ini menjadi unggul dan berkelanjutan.
Di sisi lain, inovasi pelayanan juga menjadi keharusan. Transportasi publik tidak hanya harus aman, tetapi juga nyaman, terjangkau, dan dapat diandalkan. Integrasi tiket, digitalisasi layanan, hingga konektivitas antar moda harus menjadi bagian dari agenda besar reformasi transportasi. Masyarakat harus melihat transportasi publik sebagai pilihan utama, bukan sekadar alternatif.
Kemudian jika kita tarik lebih jauh, pembangunan transportasi massal sesungguhnya adalah bagian penting dari strategi desentralisasi. Undang-undang telah memberikan kerangka untuk pemerataan pembangunan antarwilayah. Namun, tanpa infrastruktur yang memadai, desentralisasi hanya akan berhenti pada tataran administratif.
Fakta hari ini menunjukkan bahwa pembangunan masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sebagian besar industri, pusat keuangan, dan aktivitas ekonomi berada di wilayah ini. Akibatnya, daerah-daerah lain tertinggal, bukan karena tidak memiliki potensi, tetapi lebih karena tidak memiliki akses.
Ketimpangan ini menciptakan efek berantai. Urbanisasi meningkat, tekanan terhadap kota-kota besar semakin tinggi, dan biaya hidup melonjak. Di sisi lain, daerah kehilangan tenaga produktifnya. Brain drain yang akan menciptakan isu-isu yang lainnya. Ini adalah paradoks pembangunan yang harus segera diatasi.
Dalam konteks ini, transportasi massal (terutama kereta api) memiliki peran strategis sebagai alat redistribusi ekonomi. Dengan jaringan yang terhubung, pusat-pusat ekonomi baru dapat tumbuh di luar Jawa. Kawasan industri bisa dikembangkan di dekat sumber bahan baku. Pelabuhan bisa dioptimalkan dengan dukungan hinterland yang kuat.
Lebih dari itu, transportasi yang efisien akan menciptakan multiplier effect yang luas. Aktivitas ekonomi tidak lagi berputar di satu wilayah, tetapi menyebar ke berbagai daerah. UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas, logistik menjadi lebih murah, dan daya saing nasional meningkat.
Selama ini, kita terlalu bergantung pada pertumbuhan yang didorong oleh kapital market di pusat-pusat besar. Model ini memang menghasilkan angka pertumbuhan yang tinggi, tetapi sering kali tidak inklusif. Manfaat ekonomi tidak terdistribusi secara merata, sehingga kesenjangan terus melebar.
Karena itu, kita perlu menggeser paradigma pembangunan. Dari yang berpusat menjadi desentralisasi. Dari yang eksklusif menjadi inklusif. Dan dari yang berbasis simbol menjadi berbasis sistem.
Kereta api, dalam konteks ini, adalah simbol dari sistem tersebut. Ia tidak memilih wilayah, tetapi menghubungkan semuanya. Ia tidak hanya melayani pusat, tetapi juga membuka peluang bagi pinggiran. Ia bekerja dalam senyap, tetapi dampaknya akan terasa luas.
Tentu, semua ini membutuhkan keberanian politik, konsistensi kebijakan dan pemimpin-pemimpin yang berdedikasi dalam maksimal dua periode pemerintahannya. Pembangunan transportasi tidak bisa dilakukan secara parsial atau jangka pendek. Ia membutuhkan perencanaan jangka panjang, investasi besar, dan komitmen lintas pemerintahan.
Negara harus hadir sebagai orkestrator. Mengintegrasikan berbagai moda transportasi, menyusun prioritas pembangunan yang tepat, serta memastikan bahwa setiap proyek memiliki dampak ekonomi yang jelas. Kolaborasi dengan sektor swasta juga perlu didorong, tetapi tetap dalam kerangka kepentingan publik.
Pada akhirnya, merangkai pembangunan dengan kereta api adalah tentang merangkai masa depan. Masa depan yang tidak lagi timpang, tetapi seimbang. Masa depan yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga adil. Masa depan di mana setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
Dan mungkin, di situlah letak inovasi yang kita tunggu-tunggu yang sesungguhnya. Bukan pada seberapa megah infrastruktur yang kita bangun, tetapi pada seberapa luas manfaat yang bisa dirasakan. Bukan pada seberapa cepat kereta melaju, tetapi pada seberapa jauh ia membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Kuala Lumpur, 28 April 2026
