Dr. Iramady Irdja
– Analis Ekonomi Politik
– Praktisi Perbankan dari Bank Indonesia
“Kekuatan sebuah bangsa tidak diukur dari apa yang ia beli dari dunia, melainkan dari apa yang tetap ia bangun saat hegemoni dunia ‘memalingkan’ wajah. Prinsip hidup, lebih baik mengolah gandum di tanah yang gersang dengan tangan sendiri, daripada memanen emas di lahan milik tuan yang mendikte dan serakah.” (IRM : diolah dari realitas pengalaman Iran)
IRAN : MENAWARKAN PROBABILITAS BARU
Tulisan ini bukan dalam konteks prediksi “kalah–menang” Iran dalam Perang Teluk yang sedang berkecamuk.
Penggunaan diksi “Digdaya” secara harfiah dari bahasa Jawa, menggambarkan sosok yang tangguh, petarung sejati, dan sakti mandraguna. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan keunggulan, kekuatan tidak terkalahkan, atau mumpuni dalam konteks kemampuan, teknologi, atau kekuasaan.
Dalam perspektif ekonomi politik, filosofi Iran berakar pada “Autarki Strategis”—sebuah keyakinan bahwa kekuatan sejati lahir dari kemampuan untuk bertahan dalam “kesendirian”, mengubah hambatan menjadi tangga kedaulatan.
Di persimpangan sejarah, letak geografis Iran (Khurasan) adalah modal yang tidak bisa disanksi. Tanah yang menghubungkan timur dan barat tidak akan pernah benar-benar terisolasi. Posisi strategis Iran dalam inisiatif Belt and Road dan koridor transit internasional yang membuat mereka tetap relevan berdiri tegak secara ekonomi politik. Meskipun ditekan Barat secara keras dan konsisten dalam jangka panjang.
Perang Teluk telah mendorong inspirasi baru negara–bangsa bahwa Iran membuat sejarah berani sendirian “head to head” melawan “jagoan” yang sering membuat gaduh dunia.
JEJAK DIGDAYA PERADABAN
Kedigdayaan Iran bukan sekadar soal kekuatan militer, melainkan kemampuan mereka memposisikan diri sebagai pemain yang tak terelakkan dalam struktur ekonomi dan politik global selama ribuan tahun.
Jejak peradaban kedigdayaan Iran dalam percaturan sejarah dunia melalui kacamata ekonomi politik yakni menelusuri jejak salah satu peradaban tertua di dunia. Iran secara konsisten mampu menggabungkan kekuatan geografis dengan kecerdasan birokrasi:
Pertama, secara historis, Iran (Persia) bukan sekadar sebuah negara, melainkan sebuah koridor peradaban. Sejak era Kekaisaran Akhemeniyah hingga Safawiyah, Iran memegang kendali atas rute perdagangan darat “Jalur Sutera (Silk Road)” antara Tiongkok, India, dan Eropa. Hal ini memungkinkan mereka menarik pajak, cukai, dan mengontrol aliran komoditas berharga. Selain itu, penguasaan atas Selat Hormuz sejak zaman kuno memberikan pengaruh geopolitik yang tak tertandingi atas jalur perdagangan energi dan barang di Teluk Persia.
Kedua, Iran adalah pelopor dalam menciptakan sistem ekonomi politik terintegrasi yang melampaui batas-batas etnis. Kekaisaran Akhemeniyah memperkenalkan sistem provinsi (Satrapi) yang otonom namun menyetor upeti secara teratur ke pusat. Ini adalah model awal federasi ekonomi yang stabil. Pengenalan koin emas (Daric) oleh Darius Agung menciptakan kepercayaan pasar global pertama, memfasilitasi perdagangan lintas benua dengan mata uang yang diakui secara universal. Selain itu, pembangunan jalan raya sepanjang 2.500 km bukan hanya untuk militer, tetapi merupakan urat nadi logistik yang mempercepat perputaran modal dan informasi.
Ketiga, berbeda dengan banyak peradaban yang hilang setelah ditaklukkan. Peradaban Iran justru sering kali “menaklukkan balik” penakluknya secara budaya. Ketika bangsa Arab (Bani Umayyah/Abbasiyah) atau bangsa Mongol menaklukkan Iran, mereka tetap menggunakan sistem administrasi, pemikir, dan menteri dari Persia untuk menjalankan pemerintahan. Selain itu, bahasa Persia sempat menjadi lingua franca diplomasi dan sastra dari Balkan hingga India Utara, memberikan Iran pengaruh ekonomi politik yang jauh melampaui batas teritorialnya.
Keempat, dalam perspektif modern, kedigdayaan ini bertransformasi melalui sumber daya alam. Sejarah ekonomi politik Iran modern sangat dipengaruhi oleh perjuangan mengontrol cadangan minyak dan gas terbesar di dunia (seperti peristiwa nasionalisasi minyak tahun 1951).
Akibat sanksi internasional yang berkepanjangan, maka Iran mengembangkan model “ekonomi perlawanan” (Resistance Economy) yang fokus pada kemandirian industri domestik dan diversifikasi mitra dagang ke arah Blok Timur (Tiongkok dan Rusia).
STRATEGI MEMPERTAHANKAN MARTABAT
Sumber luar biasa dari kekuatan Iran terletak pada kemampuan mereka menyatukan identitas nasionalisme Persia yang sangat tua dengan semangat religiusitas Islam.
Dalam Perspektif Ekonomi Politik, ini terwujud dalam model negara yang siap “hidup dalam kepungan” tanpa harus menyerahkan kedaulatannya. Mereka tidak melihat ekonomi politik sekadar sebagai pertumbuhan angka, melainkan sebagai alat untuk mempertahankan martabat peradaban:
Pertama, Iran memprioritaskan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Hal ini memicu pertumbuhan industri manufaktur, otomotif, dan farmasi yang cukup kuat di tingkat regional. Meskipun memiliki cadangan minyak besar, Iran secara sistematis mencoba mengurangi ketergantungan APBN pada ekspor minyak mentah (petrodolar) dan beralih ke produk turunan petrokimia serta sektor non-migas.
Kedua, sistem ekonomi politik Iran menggabungkan unsur demokrasi (Presiden/Parlemen) dengan pengawasan Ulama (Wilayat al-Faqih). Kepemimpinan religius memberikan narasi “perjuangan suci” terhadap apa yang mereka sebut sebagai “arogansi global” (Istikbar). Hal ini menciptakan basis massa yang loyal dan memiliki ketangguhan mental/moral dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Pemimpin tertinggi (Supreme Leader) menjabat seumur hidup. Makanya kebijakan strategis Iran cenderung konsisten dan tidak mudah berubah akibat siklus pemilu pendek. Hal ini memberikan stabilitas dalam perencanaan pertahanan dan ekonomi makro.
Ketiga, salah satu keunikan ekonomi politik Iran adalah keberadaan Bonyad yang merupakan yayasan keagamaan yang menguasai porsi signifikan dari PDB Iran (diperkirakan hingga 20-30%). Yayasan ini mengelola aset-aset besar dan menyalurkan subsidi serta bantuan sosial kepada kelas bawah (Mustad’afin). Ini adalah bentuk “jaring pengaman sosial” guna menjaga stabilitas politik dan moral masyarakat saat terjadi krisis ekonomi akibat sanksi.
Keempat, kepercayaan diri Iran berakar pada investasi besar-besaran di bidang pendidikan pasca-revolusi 1979. Iran memahami bahwa kedaulatan ekonomi politik memerlukan kedaulatan teknologi. Keberhasilan mereka dalam teknologi nuklir, satelit, nanoteknologi, dan industri pertahanan (drone dan rudal) dilakukan secara mandiri di bawah embargo ketat. Rasio lulusan teknik dan sains di Iran termasuk yang tertinggi di dunia, menciptakan kelas intelektual yang mampu melakukan rekayasa balik (reverse engineering) terhadap teknologi Barat.
STRATEGI IRAN
Strategi Iran dalam menghadapi hegemoni Barat bukan sekadar upaya bertahan, melainkan sebuah bentuk kontra-hegemoni yang terstruktur.
Dari Perspektif Ekonomi Politik, Iran menggunakan kombinasi antara penguatan struktur domestik, diplomasi regional, dan pembangunan narasi ideologis untuk menantang tatanan Liberalisme Kapitalistik.
Ketangguhan Iran bersumber pada keberanian untuk keluar dari zona nyaman sistem global dan menciptakan ekosistem ekonomi politik mereka sendiri yang berbasis pada karakter nasional dan nilai-nilai religius:
- Strategi ekonomi politik paling unik adalah peran Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) atau Pasukan Garda Revolusi dalam perekonomian. IRGC mengelola konsorsium bisnis raksasa (seperti Khatam-al Anbiya) yang bergerak di bidang konstruksi, infrastruktur, dan energi. Hal ini memastikan bahwa proyek-proyek strategis nasional tetap berjalan tanpa bergantung pada kontraktor Barat.
- Iran menyadari bahwa dolar AS adalah senjata utama liberalisme kapitalistik. Untuk mematahkannya, Iran menempuh jalur transaksi minyak dengan Tiongkok, India, dan Rusia menggunakan mata uang lokal atau sistem barter (minyak ditukar dengan barang modal atau komoditas pangan). Selain itu, Iran bergabung ke dalam BRICS dan Shanghai Cooperation Organization (SCO).
- Menghadapi embargo, Iran melakukan proteksionisme yang sangat ketat untuk memaksa pertumbuhan industri, UMKM dalam negeri.
- Secara geopolitik, Iran membangun apa yang disebut sebagai “Poros Perlawanan” (Axis of Resistance). Membangun ketergantungan ekonomi dengan sekutu regionalnya (Irak, Suriah, dan Lebanon). Misalnya, pasokan listrik dan gas Iran ke Irak guna menciptakan ikatan ekonomi yang sulit diputus oleh tekanan diplomatik AS.
PELAJARAN PENTING BAGI INDONESIA
Pelajaran dari Iran bagi Indonesia sangat menarik untuk dibedah melalui kacamata ekonomi politik, terutama karena kedua negara memiliki tantangan struktural yang berbeda: Iran dengan tekanan eksternal (sanksi), sedangkan Indonesia dengan tantangan internal (ketimpangan struktural dan dominasi oligarki).
Meskipun Indonesia adalah negara kepulauan yang terbuka, ada beberapa strategi “inti” dari kedigdayaan Iran yang tetap relevan untuk diadaptasi:
(1). Iran sangat disiplin memegang identitas dan ideologi bangsa.
Pelajaran bagi Indonesia: Konsisten bermain cantik dalam arena ekonomi politik; Gerakan Non-Blok (GNB) atau Non-Aligned Movement (NAM)
(2). Iran berhasil mengubah keterisolasian menjadi kekuatan dengan doktrin “Ekonomi Perlawanan”.
Pelajaran bagi Indonesia: Indonesia dapat memperkuat kebijakan “Hilirisasi” yang lebih radikal. Jika Iran mampu berdikari dalam teknologi pertahanan dan nuklir di bawah sanksi, Indonesia seharusnya mampu mendominasi rantai pasok global (seperti nikel atau tembaga) untuk memaksa dunia tunduk pada kepentingan nasional, bukan sekadar menjadi penyedia bahan mentah bagi industri global/asing.
(3). Di Iran, sektor-sektor strategis tidak dikuasai oleh segelintir individu swasta, melainkan oleh institusi seperti Bonyad (yayasan) dan entitas negara (IRGC).
Pelajaran bagi Indonesia: untuk mengimbangi dominasi ekonomi yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu (oligarki atau taipan), Indonesia perlu memperkuat peran BUMN dan Koperasi sebagai “Benteng Ekonomi Rakyat”.
(4). Iran membuktikan bahwa harga diri bangsa ditentukan oleh kemampuan membuat alat produksi sendiri.
Pelajaran bagi Indonesia: Di tengah keterbukaan geografis kita, ketergantungan pada impor teknologi (terutama dari Barat dan Tiongkok) sangat tinggi. Indonesia perlu mengadopsi model rekayasa balik (reverse engineering) dan investasi besar pada riset domestik. Kemampuan memproduksi kebutuhan dasar dan teknologi menengah secara mandiri akan mengurangi daya tekan aktor ekonomi politik besar terhadap kebijakan negara.
(5). Iran menggunakan identitas peradaban dan agama yang kuat untuk menyatukan rakyatnya dalam menghadapi kesulitan.
Pelajaran bagi Indonesia: Sebagai negara majemuk, Indonesia perlu memperkuat Pancasila sebagai kontrak ekonomi politik, bukan hanya slogan.
Ketangguhan Iran bersumber pada kepercayaan diri bahwa mereka adalah bangsa besar.
Sudah saatnya pula Indonesia membasuh sisa-sisa mentalitas “inferior” dan menyadari bahwa kekuatan Indonesia tersimpan pada tangan-tangan rakyatnya.
Pada akhirnya, kedaulatan bukan sekadar angka di atas kertas diplomasi, melainkan detak jantung “Ekonomi Politik Rakyat” yang berdenyut di pasar-pasar kecil dan sudut-sudut desa.
Menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai ideologi yang nyata adalah cara kita berhenti mendongak pada kekuatan dunia, dan mulai tegak berdiri di atas kaki sendiri.
Sebab, bangsa yang besar tidak meminjam martabatnya dari bangsa lain; ia menumbuhkan dan memupuk dari akar bumi Ibu Pertiwi sendiri…
Wallahu a’lam bishawab…
Jakarta, 3 April 2026
