Des Dt PBN Kuniang
– Penulis
– Pemerhati Sosial Budaya
Pendidikan nasional kembali terjebak dalam lingkaran setan digitalisasi semu. Di tengah ambisi mengejar modernitas, pengadaan smartboard (Interactive Flat Panel) massal dicanangkan sebagai juru savior ruang kelas. Namun, di balik kemilau layar digital tersebut, terdapat pemborosan anggaran yang masif, kebijakan yang ahistoris secara pedagogi, dan pengabaian sistematis terhadap faktor paling krusial dalam ruang kelas: kualitas guru. Proyek ini tidak hanya salah arah, tetapi berisiko menjadi “bancakan” anggaran baru yang menguap tanpa meninggalkan dampak nyata pada kemampuan dasar anak bangsa.
Logika finansial pengadaan smartboard sangat tidak rasional. Berdasarkan data E-Katalog LKPP, harga rata-rata satu unit smartboard standar sekolah mencapai Rp40 juta. Jika proyek ini dipaksakan ke seluruh 1,7 juta ruang kelas dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi, negara harus merogoh kocek sebesar Rp68 Triliun di tahun pertama hanya untuk pembelian alat. Beban sesungguhnya justru terletak pada biaya “siluman” operasional. Dengan konsumsi daya 300 Watt per unit, tagihan listrik baru nasional melonjak Rp1,08 Triliun per tahun. Ditambah biaya perawatan pasca-garansi untuk mengganti suku cadang dan sistem yang melambat sebesar Rp3,57 Triliun per tahun, total pengeluaran kumulatif selama masa pakai 5 tahun hingga alat tersebut aus mencapai Rp91,29 Triliun.
Biaya perawatan tahunan sebesar Rp3,57 Triliun tersebut menjadi ironi yang menyakitkan ketika dikontraskan dengan realitas infrastruktur dan kesejahteraan manusia di lapangan. Dana perawatan benda mati itu setara dengan 26,6% anggaran revitalisasi sekolah nasional, yang jika dialihkan mampu memperbaiki 3.500 gedung SD dan SMP yang atapnya bocor atau nyaris roboh setiap tahunnya. Anggaran tersebut juga mampu membayar gaji layak Rp3 juta per bulan untuk 100.000 guru honorer yang saat ini masih diupah secara tidak manusiawi. Lebih dari itu, dana tersebut bisa mendanai pelatihan pedagogi intensif tatap muka untuk 714.000 guru setiap tahunnya. Kita lebih memilih merawat sirkuit elektronik yang dipajang daripada merawat manusia yang mengajar.
Secara pedagogi, proyek ini berdiri di atas ilusi digital tanpa bukti ilmiah yang sahih. Kebijakan ini terjebak pada adopsi mentah konsep “Digital Natives”—istilah yang digagas oleh Marc Prensky pada tahun 2001 yang berasumsi secara keliru bahwa generasi yang lahir di era digital otomatis memiliki kemampuan bawaan untuk belajar lebih efektif melalui gawai. Bukti empirik berbasis penelitian mutakhir oleh Kirschner dan van Merriënboer telah meruntuhkan mitos urban tersebut dan menyatakannya sebagai urban legend pendidikan yang menyesatkan (1). Sebaliknya, lembaga riset dan universitas tertua sekaligus paling bergengsi di dunia seperti Harvard, MIT, Oxford, dan Cambridge justru dengan sengaja mempertahankan penggunaan papan tulis konvensional dan kapur, khususnya di departemen matematika dan sains dasar (2). Mereka memahami prinsip cognitive pacing (tempo berpikir): menulis dengan kapur memaksa pengajar memperlambat ritme, memberi waktu bagi otak mahasiswa untuk memproses logika rumus, mencatat, dan berdialektika. Smartboard justru melahirkan delusi kecepatan; materi berpindah terlalu cepat via slide, mengubah siswa dari pembelajar aktif menjadi penonton pasif yang terdistraksi.
Kegagalan fatal dari pendekatan “gawai sentris” ini telah terpampang nyata dalam rapor pendidikan kita. Selama 25 tahun sejak tahun 2000, Indonesia konsisten melahirkan lulusan pendidikan dasar (SMP) dengan kemampuan literasi dan numerasi di bawah Level 2 PISA (Programme for International Student Assessment). Hasil PISA terbaru menunjukkan kenyataan yang mengerikan: hanya 18% siswa Indonesia yang berhasil melampaui Level 2 dalam matematika, dan hanya 25% yang melampauinya dalam kemampuan membaca. Artinya, mayoritas mutlak anak berusia 15 tahun di Indonesia tidak menguasai kemampuan dasar. Di bawah Level 2 berarti dalam matematika mereka tidak mampu mengidentifikasi situasi sederhana yang membutuhkan algoritma dasar, sementara dalam membaca mereka gagal menarik kesimpulan sederhana dari teks berdurasi sedang.
Puncak keterpurukan ini terjadi pada era digitalisasi agresif mantan Menteri Nadiem Makarim, di mana skor PISA Indonesia justru merosot ke titik terendahnya. Fakta ini menjadi tamparan keras ketika dikontraskan dengan Vietnam; sebuah negara yang Produk Domestik Bruto (PDB) per kapitanya berada di bawah Indonesia, namun skor PISA mereka melesat jauh melampaui kita karena mereka memilih fokus pada investasi kompetensi guru. Realita empiris ini sejalan dengan uji acak terkendali (RCT) global dari J-PAL dan laporan komprehensif The World Bank yang secara konsisten membuktikan bahwa pengadaan perangkat keras (hardware) di negara berkembang memberikan dampak yang mendekati nol (negligible effect) terhadap capaian akademis anak jika tidak dibarengi dengan perombakan kapasitas mengajar (3, 4).
Keterpurukan ini mengisyaratkan kelemahan mendasar Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan kegagalan massal program S1 Pendidikan Matematika serta Bahasa di tanah air. Rendahnya skor tersebut membuktikan bahwa kurikulum LPTK selama ini terlalu sibuk dengan teori administratif pedagogi yang usang, namun gagal menanamkan penguasaan konten yang mendalam. Kemampuan matematika dan bahasa adalah fundamen paling kokoh untuk meningkatkan kapasitas kognitif anak pada usia pendidikan dasar (SD dan SMP). Oleh karena itu, yang kita butuhkan bukanlah smartboard, melainkan “Smart Teacher” sejati pada kedua bidang ini. Kita memerlukan guru matematika yang menguasai konten subjek secara mendalam—sekurang-kurangnya hingga level pra-kalkulus—yang kemudian dilengkapi dengan ilmu pedagogi praktis serta mampu menyerap sekaligus menerapkan hasil riset pendidikan matematika modern ke dalam kelas. Begitu pula di bidang bahasa, kita membutuhkan guru yang memiliki keterampilan bilingual (Indonesia-Inggris) kuat, yang mampu mengajar membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia yang masih sangat lemah, dengan cara mengadaptasi metodologi pengajaran literasi bahasa Inggris yang secara global didukung oleh riset empiris yang mapan dan sangat maju.
Jika anggaran total 5 tahun untuk smartboard sebesar Rp91,29 Triliun tersebut dialihkan seutuhnya untuk investasi manusia, negara dapat memberikan Beasiswa Penuh Ikatan Dinas komprehensif (UKT, asrama, uang buku, biaya hidup, dan sertifikasi PPG) di perguruan tinggi terbaik. Dengan estimasi biaya kuliah berkualitas tinggi hingga lulus sebesar Rp112.000.000 per mahasiswa, dana raksasa tersebut setara dengan mencetak total 815.089 Guru Spesialis Profesional. Alokasi ini dapat melahirkan 407.544 Guru S1 Matematika Murni berbasis pedagogi tajam dan 407.545 Guru S1 Bahasa (Bilingual + Pedagogi Modern). Perbedaan dampaknya laksana bumi dan langit: perangkat smartboard seharga Rp91,29 Triliun akan melambat, rusak, dan berakhir menjadi sampah elektronik (e-waste) dalam waktu 5 tahun. Sebaliknya, 815 ribu guru cerdas yang dicetak akan terus mengajar, memperbaiki cara berpikir, dan menginspirasi jutaan anak di seluruh pelosok negeri selama 30 hingga 35 tahun ke depan hingga masa pensiun mereka.
Memaksakan proyek smartboard hari ini menunjukkan bahwa pengambil kebijakan sama sekali tidak belajar dari kegagalan proyek laptop Chromebook beberapa tahun lalu, yang kini banyak berakhir menjadi penghuni gudang sekolah yang berdebu. Pemerintah harus segera menghentikan delusi kosmetik digital ini. Kebijakan pendidikan harus dikembalikan pada khitahnya: penuhi hak dasar infrastruktur sekolah, sejahterakan guru honorer, dan rombak total LPTK demi mencetak guru-guru bidang matematika dan bahasa yang kompeten. Pendidikan yang bermutu lahir dari pikiran guru yang tajam di hadapan papan tulis kapur, bukan dari guru yang gagap di depan layar sentuh yang mahal.
Payakumbuh, 05/07/2026
REFERENSI:
(1) Kirschner, P. A., & van Merriënboer, J. J. G. (2013). Do Learners Really Know Best? Urban Legends in Education. Educational Psychologist, 48(3), 169–183.
(2) Harvard University. (2021). Take a Tour of Harvard’s Chalkboards and Whiteboards. Harvard Gazette Educational Features.
(3) Oreopoulos, P., dkk. (2019). Upgrading Education with Technology: Insights from Experimental Research. Journal of Economic Literature, 57(4). (Sintesis Evaluasi Acak Terkendali Global J-PAL).
(4) World Bank. (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise. Washington, DC: World Bank.
