Dr. Shofwan Karim
– Pengamat, Penulis Esai dan Dosen Pascasarjana UM Sumbar
Amerika Serikat adalah sebuah paradoks yang tak pernah selesai dibaca. Ia mengibarkan panji kebebasan, tetapi memiliki sejarah perang dan intervensi. Ia memisahkan agama dari negara, tetapi menuliskan In God We Trust pada mata uangnya. Ia berbicara tentang kesetaraan, tetapi politiknya tak pernah steril dari ras, agama, kelas dan identitas.
Setelah delapan kali menginjakkan kaki di negeri Paman Sam sejak 1980 hingga kini, saya semakin menyadari bahwa Amerika tidak dapat dipahami hanya melalui stereotip. Pada mulanya, saya membayangkan Amerika sebagai negeri sekuler tempat agama berada di pinggir kehidupan publik. Kenyataannya lebih rumit. Negara memang tidak menetapkan satu agama sebagai agama negara, tetapi masyarakat religius tetap memiliki ruang luas untuk tumbuh.
Di situlah saya belajar bahwa sekularisme tidak selalu berarti pengusiran agama dari ruang publik. Ia dapat berarti pembatasan kekuasaan negara terhadap agama sekaligus perlindungan negara terhadap kebebasan beragama.
Pengalaman itu menemukan momentumnya pada 2003. Seorang diplomat Amerika bertanya kepada saya: bagaimana pendapat saya tentang Amerika?
Saya terdiam.
Bayang-bayang 11 September 2001 masih pekat. War on Terror telah mengubah cara dunia melihat keamanan. Di sejumlah negeri Muslim, Amerika dipandang sebagai kekuatan yang memerangi Islam. Sebaliknya, di Amerika, Islam sering dipersepsikan melalui lensa keamanan. Saya menjawab sederhana: saya menolak tuduhan terhadap Islam, tetapi saya mencintai Amerika dan masyarakatnya.
Bagi saya, dua sikap itu tidak bertentangan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak harus berubah menjadi kebencian terhadap rakyat. Sebaliknya, kecintaan kepada suatu bangsa tidak mengharuskan seseorang membenarkan seluruh kebijakannya.
Dua puluh tahun lebih kemudian, Amerika memperlihatkan perubahan yang menarik. Muslim tidak lagi sekadar hadir sebagai kelompok yang dibicarakan dalam wacana keamanan, imigrasi atau terorisme. Mereka semakin tampil sebagai warga negara yang ikut menentukan agenda politik.
Data kontemporer memberikan gambaran yang penting. Pew Research Center dalam 2023–24 Religious Landscape Study memperkirakan sekitar 1 persen orang dewasa Amerika beragama Islam. Angka itu mungkin kecil secara demografis, tetapi demokrasi tidak hanya ditentukan oleh ukuran populasi. Ia juga ditentukan oleh kemampuan sebuah kelompok mengorganisasi gagasan, membangun koalisi dan masuk ke institusi politik.
Karena itu, keberadaan André Carson, Ilhan Omar, Lateefah Simon dan Rashida Tlaib di Kongres Amerika mempunyai makna lebih luas daripada sekadar jumlah kursi. Pada 2025, mereka bersama-sama mengajukan resolusi untuk mengakui Muslim-American Heritage Month. Mereka juga tercatat terlibat dalam resolusi Ramadan.
Tingkat Eksekutif Lokal & Negara Bagian ada Zohra Mamdani Wali Kota New York City. Ghazala Hashmi Wakil Gubernur Virginia, wanita Muslim pertama yang meraih jabatan eksekutif tingkat negara bagian tertinggi di AS. Abdullah Hammoud Wali Kota Dearborn, Michigan. Keith Ellison: Mantan anggota Kongres kini Jaksa Agung Minnesota. Abdul El-Sayed, kesehatan masyarakat dan politisi progresif asal Michigan yang menggerakkan basis pemilih akar rumput, dan tokoh advokasi & civil society Imam Omar Suleiman, pendiri Yaqeen Institute yang menjadi jembatan antara komunitas religius, gerakan hak-civil, dan normalisasi keterlibatan politik Muslim di ruang publik
Muslim Amerika, dengan demikian, bergerak dari pinggiran representasi menuju salah satu unsur nyata dalam percakapan politik nasional.
Di sinilah konsep public religion José Casanova menjadi relevan. Agama modern tidak selalu menghilang ketika negara menjadi sekuler. Sebaliknya, agama dapat kembali memasuki ruang publik melalui masyarakat sipil, gerakan sosial dan partisipasi demokratis. Jürgen Habermas bahkan berbicara tentang masyarakat post-secular: masyarakat modern yang menyadari bahwa agama belum selesai dan tetap memiliki sumber moral dalam percakapan publik.
Amerika hari ini memperlihatkan gejala tersebut. Pew Research Center pada 2026 mencatat 37 persen warga Amerika menilai agama sedang memperoleh pengaruh lebih besar dalam kehidupan publik, angka tertinggi dalam seri survei sejak 2002. Namun pada saat yang sama, 79 persen menolak rumah ibadah mendukung kandidat tertentu dalam pemilu dan 54 persen tetap menginginkan pemisahan gereja dan negara ditegakkan.
Paradoks itu justru menarik. Amerika tidak sedang bergerak sederhana dari agama menuju sekularisme atau sebaliknya. Ia sedang bernegosiasi dengan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: sejauh mana agama boleh hadir dalam demokrasi tanpa berubah menjadi alat dominasi? Pertanyaan itu juga penting bagi umat Islam.
Kesalahan terbesar geopolitik Islam adalah ketika kekuatan hanya dipahami dalam bahasa negara, militer, minyak, senjata dan aliansi. Padahal abad ke-21 memperlihatkan bahwa kekuatan juga tumbuh melalui diaspora, universitas, media, organisasi masyarakat sipil, ekonomi, teknologi dan partisipasi politik.
Dalam perspektif itu, kehadiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Amerika menjadi bagian dari fenomena geopolitik yang lebih halus. Muhammadiyah telah membangun jaringan organisasinya di Amerika sejak 2008 dan kemudian memperoleh status kelembagaan nirlaba. NU juga hadir melalui PCINU Amerika Serikat-Kanada sebagai ruang dakwah, silaturahmi diaspora dan penguatan Islam yang moderat. Dari yang diprecaya menunjukkan perkembangan kelembagaan tersebut dari 2008 hingga pengakuan Muhammadiyah USA pada 2022.
Ini bukan sekadar cerita organisasi. Ini adalah cerita tentang bagaimana Islam Indonesia memasuki ruang global tanpa harus kehilangan wataknya.
Islam Indonesia mempunyai modal historis yang penting: moderasi, pendidikan, amal sosial dan pengalaman hidup dalam masyarakat plural. Bila modal itu diterjemahkan menjadi diplomasi kebudayaan dan kewargaan global, geopolitik Islam tidak harus tampil sebagai ancaman terhadap Barat. Ia dapat hadir sebagai jembatan.
Barangkali di sinilah makna terdalam fajar baru geopolitik Islam. Ia bukan fajar bagi lahirnya blok kekuasaan baru yang berhadap-hadapan dengan Amerika. Ia adalah fajar ketika umat Islam mampu hadir dalam peradaban global sebagai subjek yang percaya diri, rasional, demokratis dan bermartabat.
Amerika pun perlu dibaca dengan cara yang sama. Ia bukan malaikat dan bukan pula setan geopolitik. Ia adalah masyarakat besar yang terus bergulat dengan paradoksnya sendiri.
Di antara gedung-gedung pencakar langit, masjid, gereja, kampus, parlemen dan jalan-jalan kota Amerika, sebuah kenyataan perlahan tumbuh: identitas Muslim tidak harus menjadi tembok yang memisahkan seorang warga dari bangsanya.Ia dapat menjadi jembatan menuju dialog.
Mungkin itulah pelajaran terbesar yang saya bawa dari perjalanan panjang melintasi Amerika: peradaban tidak menjadi kuat karena berhasil menghapus perbedaan, melainkan karena mampu mengubah perbedaan menjadi energi untuk hidup bersama.
Fajar geopolitik Islam tidak harus terbit dengan suara dentuman senjata. Ia dapat terbit melalui suara warga yang memilih, ilmuwan yang berpikir, ulama yang berdialog, diaspora yang membangun, dan masyarakat sipil yang memperjuangkan keadilan.
Dunia tidak membutuhkan perang identitas baru. Dunia membutuhkan manusia yang mampu melampaui identitas tanpa mengkhianatinya. Wa Allah a’lam.(*)
Artikel ini adalah bagian dari Mitra Promedia Group dan sudah tayang di: https://www.padangekspres.id/1000-way/118217490821/amerika-dari-stereotip-ke-fajar-baru-geopolitik-islam
