LHKI PP Muhammadiyah Turun ke Ranting PRIM PRIA Klang Lama, Dengarkan Langsung Persoalan Legalitas PMI
Kuala Lumpur, (9/8) – Persoalan legalitas dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi perhatian dalam kunjungan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah ke PRIM PRIA Klang Lama, Ahad (9/8/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Turun ke Ranting yang dilakukan LHKI PP Muhammadiyah setelah sebelumnya menggelar kegiatan di tingkat Cabang pada 8 Agustus 2026. Kali ini, rombongan hadir langsung di tengah warga untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi PMI di Malaysia.
Antusiasme warga terlihat sejak awal kegiatan. Kediaman Bapak Munip Saputro yang menjadi lokasi pertemuan bahkan tidak mampu menampung seluruh jamaah. Sejumlah warga terpaksa mengikuti acara dari luar rumah. Kondisi tersebut menggambarkan besarnya perhatian warga terhadap isu legalitas, ketenagakerjaan, dan perlindungan PMI.
Ketua PRIM PRIA Klang Lama, Moh Lazim, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar kehadiran LHKI PP Muhammadiyah dapat memberikan jalan keluar bagi berbagai persoalan yang dihadapi warga Indonesia di Malaysia.
“Semoga kehadiran LHKI PP Muhammadiyah ini memberi sinar baru bagi warga PRIM PRIA Klang Lama. Kami berharap program ini terus berlanjut dan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah PMI yang berada di Malaysia,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dihadiri enam perwakilan LHKI PP Muhammadiyah, yakni Dr. Wachid Ridwan, M.Si., Dubes Drs. Bunyan Saptomo, Agung Rachmat Hidayat, S.H., M.H., Subhan Setowara, S.HI., M.A., Mas Hakim, dan Konita.
Dalam sesi penyampaian materi, Dr. Wachid Ridwan, M.Si. membagikan pengalaman pribadinya sebagai mantan PMI yang berangkat melalui jalur resmi pemerintah. Ia menekankan pentingnya memahami secara cermat kontrak kerja sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
Menurutnya, calon PMI perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai negara tujuan, jenis pekerjaan, hak dan kewajiban, serta ketentuan yang mengikat dalam hubungan kerja.
Sementara itu, Dubes Drs. Bunyan Saptomo berbagi pengalaman selama menjalankan tugas di luar negeri sebagai abdi negara. Ia mengungkapkan rasa syukur karena selama menjalankan penugasan memperoleh dukungan dan fasilitas yang disediakan negara.
Namun, bagian yang paling menarik perhatian dalam pertemuan tersebut adalah sesi dialog antara warga dan rombongan LHKI. Warga diberikan kesempatan menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi, khususnya terkait status dan legalitas kerja.
Salah seorang warga, Moh Nasir, mengungkapkan kendala yang dihadapi banyak PMI ketika hendak mengurus permit kerja.
“Kebanyakan PMI ini kalau mau membuat permit kerja harus ada pemberi kerja atau majikan. Tapi majikan banyak yang tidak sudi hadir untuk membuatkan permit kerja,” katanya.
Persoalan tersebut kemudian ditampung oleh tim LHKI PP Muhammadiyah sebagai bagian dari masukan lapangan yang akan menjadi bahan advokasi dan tindak lanjut.
Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Warga duduk bersama secara lesehan dan menyampaikan persoalan mereka secara terbuka. Tidak hanya membahas persoalan administratif, dialog juga menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan pengalaman dan keresahan yang selama ini mereka hadapi sebagai masyarakat Indonesia di perantauan.
Kehadiran LHKI PP Muhammadiyah hingga tingkat ranting memperlihatkan upaya untuk tidak hanya membahas persoalan PMI dari tingkat kebijakan, tetapi juga mendengarkan langsung suara warga yang berhadapan dengan persoalan tersebut di lapangan.
Bagi warga PRIM PRIA Klang Lama, kunjungan ini sekaligus menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan berharap agar persoalan legalitas serta perlindungan PMI dapat memperoleh perhatian dan solusi yang lebih konkret.
